Kegiatan Posyandu Br. Kerta Budi Desa Batur Selatan yang di lakukan setiap 1 bulan sekali. ...

Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah Desa Insidentil tentang Validasi, Finansial dan Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, yang menghadirkan Perangkat Desa, BPD Serta dari Dinas Sosial. ...

Sosialisasi Pilkades serentak dan pemilihan BPD Desa Batur Selatan tahun 2019, Tanggal 25 April 2019 , menghadirkan Prangkat Desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan pemuda pemudi , dengan menghadirkan nara sumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli. ...

Kegiatan Posyandu Siulan Banjar Dinas Yehmampeh, Desa Batur Selatan pada Tanggal 11 April 2019, yang telah dilaksanakan setiap bulan di Banjar Yehmampeh, sebagai salah satu kepedulian kegiatan pemerintahan terhadap kesehatan anak - anak Kususnya di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Posyandu di ikuti dengan ibuk - ibuk yang mepunyai Balita, dengan Jumlah Balita Laki-Laki 21  (orang ) dan Perempuan 24 (orang ) Jumlah Balita yang tadang dengan adanya kegitan Posyandu jumlah semua Balita 45  ( 0rang ). Kegiatan ini ...

         Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa Batur Selatan mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi.          Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...